Parlemen Mesir setujui dukungan militer untuk Arab Saudi

KAIRO — Dewan Perwakilan Rakyat Mesir pada Senin memberi wewenang kepada Presiden Abdel Fattah El-Sisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung dan membela Arab Saudi, menurut pernyataan parlemen yang dikutip Arab News.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa wewenang tersebut disetujui dengan mayoritas dua pertiga suara. Disebutkan pula bahwa langkah-langkah itu akan dilakukan setelah koordinasi antara kedua negara dan bertujuan untuk membela wilayah, kedaulatan, serta situs-situs suci Arab Saudi "dari agresi eksternal apa pun".

Keputusan tersebut mengikuti resolusi yang diambil Dewan Pertahanan Nasional Mesir dalam rapat pada 18 Oktober, demikian tambah pernyataan itu, menurut Arab News.

Cakupan pemungutan suara

Berdasarkan Pasal 152 Konstitusi dan Pasal 130 peraturan internal DPR, deklarasi perang atau keputusan untuk mengirim pasukan Mesir dalam misi tempur di luar negeri membutuhkan persetujuan dua pertiga. Arab News melaporkan persyaratan ini. BBC Türkçe menyebutkan bahwa Konstitusi juga mewajibkan konsultasi dengan Dewan Pertahanan Nasional.

Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty mengatakan bahwa sikap Mesir sudah jelas dan bahwa Mesir mendukung Arab Saudi untuk tujuan pertahanan, menurut Arab News. Ia menyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan sesuai dengan Konstitusi.

Belum jelas bentuk dukungan Mesir, demikian dilaporkan The New Arab. Media itu menggambarkan militer Mesir sebagai yang terbesar di dunia Arab, dengan ratusan ribu personel aktif, pesawat tempur, serta sistem pertahanan udara yang dibeli dari beberapa negara.

Anadolu Agency menyebutkan bahwa persetujuan itu didahului pembahasan tertutup mengenai bantuan militer, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan. Ringkasan yang tersedia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Dua unggahan di Telegram melaporkan hasil pemungutan suara itu sebelum laporan yang lebih panjang terbit. Dalam salah satu unggahan, Al Jazeera Arabic menyebutkan bahwa parlemen menyetujui permintaan presiden untuk mengambil langkah pertahanan guna mendukung Arab Saudi. Al Arabiya dalam unggahannya sendiri menyebutkan bahwa parlemen menyetujui, dengan mayoritas dua pertiga, pemberian wewenang kepada Sisi untuk memperkuat pertahanan Saudi. Kedua unggahan tersebut merupakan konten media sosial yang belum terverifikasi. Arab News dan media lain melaporkan hasil yang sama.

Jalannya pemungutan suara

The New Arab menyebutkan parlemen menggelar tiga sidang rahasia yang jarang terjadi mengenai isu ini dan menunda pemungutan suara dua kali. Media itu menggambarkan ruang sidang dipenuhi pendukung Sisi.

BBC Türkçe, mengutip situs berita Youm7, menyebutkan bahwa keputusan itu diambil dalam sidang tertutup ketiga yang digelar untuk memilih permintaan Sisi. Dua sidang sebelumnya berlangsung pada 18 dan 19 Oktober. Setelah pembahasan tersebut, sebagian besar partai politik dan koalisi parlemen mendukung pemberian wewenang itu, menurut laporan yang sama.

Pemungutan suara dilakukan dengan absensi nama, dengan nama anggota dibacakan satu per satu, lapor BBC Türkçe, yang juga mengutip Youm7.

Pekan lalu Sisi meminta parlemen memberi wewenang untuk dukungan militer kepada Arab Saudi "jika diminta", menurut The New Arab.

Mohamed El-Orabi, mantan menteri luar negeri Mesir, mengatakan kepada Arab News bahwa persetujuan tersebut sudah diperkirakan. "Sikap Mesir jelas: Mesir akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membela Kerajaan," katanya. Ia menambahkan bahwa Kairo akan terus mendorong upaya politik untuk menyelesaikan krisis regional yang lebih luas.

Salah Halima, mantan wakil menteri luar negeri, mengatakan kepada Arab News bahwa keamanan Saudi terkait erat dengan keamanan nasional Mesir. Ia menggambarkan serangan Houthi terhadap kerajaan sebagai pelanggaran hukum internasional.

Batasan yang ditetapkan Sisi

Sisi mengatakan pada Rabu bahwa dukungan Mesir akan difokuskan untuk membela wilayah Saudi dan tidak mencakup serangan ke Yaman, demikian dilaporkan The New Arab.

"Kita berbicara tentang membela tanah dan perbatasan kerajaan." — Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Mesir

Ia menambahkan bahwa prioritas utama adalah solusi diplomatik, menurut laporan yang sama.

The New Arab menyebutkan bahwa Abdelatty sejak itu melakukan serangkaian kontak diplomatik. Ia berkonsultasi dengan kelompok yang dikenal sebagai R4, yang mencakup anggota pakta pertahanan Mekkah: Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Mesir belum bergabung dengan pakta tersebut. Pada Senin, Abdelatty mengatakan ia "berbicara setiap hari dengan Iran" untuk mendorong de-eskalasi regional, menurut media yang sama.

Latar belakang

Arab News menyebutkan bahwa pemungutan suara ini terjadi setelah eskalasi bulan ini dalam serangan mematikan Houthi dari Yaman terhadap situs-situs sipil di Arab Saudi, termasuk bandara. Tanggapan Houthi tidak termasuk dalam materi yang ditinjau.

Sisi memimpin rapat Dewan Pertahanan Nasional pada 18 Oktober. Juru bicara presiden Mohamed El-Shennawy mengatakan dewan meninjau perkembangan regional, khususnya serangan Houthi, yang disebutnya tidak dapat diterima, menurut Arab News. Dewan berjanji memberikan segala dukungan yang diperlukan dan memungkinkan kepada Arab Saudi untuk melindungi keamanan, sumber daya, integritas wilayah, serta situs-situs suci Islam.

BBC Türkçe menyebutkan bahwa Mesir sering mengecam serangan oleh Iran dan kelompok-kelompok yang didukung Iran terhadap negara-negara Teluk, tetapi belum terlibat langsung dalam pertempuran. Pakta Mekkah ditandatangani pada Agustus. Reuters melaporkan pada Oktober bahwa Abdelatty mengatakan Mesir masih sangat mempertimbangkan untuk bergabung, menurut BBC Türkçe.

Mesir bergabung dengan koalisi pimpinan Saudi di Yaman pada Maret 2015, lapor BBC Türkçe. Mesir mengerahkan kapal perang untuk mengamankan jalur pelayaran Laut Merah serta menjanjikan dukungan udara. Mesir juga mengirim sekitar 800 pasukan darat, yang memainkan peran terbatas dalam pertempuran, menurut laporan yang sama.

BBC Türkçe juga mencatat bahwa Mesir pernah melakukan intervensi militer yang mahal di Yaman pada 1960-an. Menurut media tersebut, Mesir tidak lagi mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar ke luar negeri sejak Perang Teluk 1991.