Universitas Inggris berkoordinasi untuk membungkam aktivisme pro-Palestina, kata Amnesty

LONDON — Universitas-universitas di Inggris bekerja sama untuk membungkam aktivisme pro-Palestina di kampus-kampus mahasiswa, menurut laporan yang diterbitkan Amnesty International pada Selasa, 20 Oktober 2026. Laporan tersebut berjudul Silencing Dissent.

Menurut laporan itu, yang dikutip oleh Middle East Eye, temuan tersebut didasarkan pada dokumen yang diungkap melalui permohonan Kebebasan Informasi (Freedom of Information/FOI). Pengungkapan itu menemukan bahwa universitas-universitas "tidak bertindak sendiri-sendiri dalam menanggapi protes solidaritas Palestina, tetapi beroperasi dalam jaringan yang mendorong respons represif," demikian bunyi laporan tersebut.

Pesan-pesan FOI menunjukkan para administrator universitas membahas tindakan disipliner. Tindakan itu mencakup perintah untuk menghentikan protes serta rujukan mahasiswa pengunjuk rasa ke program kontra-terorisme Pemerintah Inggris, Prevent. Surel yang dirilis dari Universitas Northampton memperlihatkan para pejabat senior berbagi taktik untuk membendung protes. Menurut laporan tersebut, seorang administrator bertanya kepada rekan-rekannya apakah institusi lain "mengunci" mahasiswa pengunjuk rasa mereka.

Laporan itu menyebutkan bahwa jaringan Universities UK (UUK), yang mewakili 142 universitas di Inggris, memainkan peran sentral. UUK menggelar rapat mingguan dengan rektor universitas yang kampusnya menghadapi kemah-kemah solidaritas pro-Palestina. Laporan tersebut menggambarkan rapat-rapat ini sebagai "forum standar untuk berbagi praktik dan menyelaraskan pendekatan".

Laporan itu juga mengaitkan upaya tersebut dengan pemerintah. Pengungkapan FOI dari Universitas Kent mengindikasikan bahwa UUK bekerja erat dengan kementerian pemerintah dan menteri senior. Menurut laporan itu, UUK mengatur pertemuan antara rektor dengan Downing Street serta menyampaikan harapan pemerintah kepada institusi anggota. Seiring meningkatnya protes, UUK juga bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Office for Students (OfS), memberikan nasihat kepada universitas mengenai risiko reputasi, pengelolaan protes, dan injungsi sipil.

Petugas keamanan universitas mengoordinasikan respons mereka melalui Association of University Chief Security Officers (Aucso), demikian temuan laporan tersebut. Sebelum mobilisasi nasional, ketua Aucso South West mengedarkan briefing strategis. Laporan itu menyebutkan briefing tersebut menyarankan universitas untuk berkonsultasi dengan petugas perlindungan data dan menerapkan pengecualian FOI guna melindungi komunikasi keamanan internal. Aucso juga menyediakan templat pers yang disusun secara terpusat untuk digunakan di tingkat lokal, kata laporan itu.

Laporan tersebut mencatat bahwa setidaknya sembilan universitas menerima briefing ancaman dari perusahaan intelijen swasta. Di antaranya Horus Security Consultancy Ltd, Mitie Intelligence Hub, dan spesialis risiko Global Situational Awareness (GSA). Menurut laporan itu, pembaruan intelijen sering kali menggolongkan aksi mahasiswa tanpa kekerasan sebagai ancaman serius. Pada Mei 2025, pekan aksi yang dipimpin mahasiswa diberi "tingkat ancaman tinggi" oleh Global Security Operations Centre (GSOC), kata laporan itu.

Briefing tersebut juga menandai slogan damai, termasuk "From the river to the sea", sebagai "retorika eskalatif". Briefing itu menyarankan otoritas untuk memantau kanal media sosial setidaknya 15 kelompok solidaritas Palestina di universitas. Laporan itu menyebutkan kelompok-kelompok di SOAS, Leeds, Imperial College London, dan Glasgow.

Tanggapan yang belum dikonfirmasi dan tidak ada

UUK tidak menanggapi permintaan komentar pada saat artikel ini ditulis, demikian dilaporkan Middle East Eye. Laporan ini tidak memuat tanggapan dari universitas, Aucso, maupun perusahaan swasta yang disebutkan di dalamnya. Laporan Middle East Eye tidak menyebutkan apakah ada perusahaan keamanan atau universitas yang membantah temuan tersebut.

Latar belakang

Laporan ini membahas protes terkait hubungan universitas dengan Israel, yang digambarkannya sebagai perang di Gaza. Mahasiswa pendukung Palestina menggelar unjuk rasa antaruniversitas di London pada 7 Oktober 2025, menurut foto yang dikreditkan kepada AFP dalam laporan Middle East Eye. Program Prevent adalah strategi kontra-terorisme Pemerintah Inggris untuk lembaga publik, termasuk universitas.

Seluruh rincian dalam cerita ini berasal dari satu sumber, Middle East Eye, yang melaporkan temuan laporan Amnesty International. Laporan lengkap Amnesty tidak tersedia untuk cerita ini.