Uni Eropa kecam pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Afganistan

BRUSSELS — Uni Eropa pada 19 Oktober mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi berbasis gender oleh Emirat Islam Afganistan, menurut Ariana News. Blok tersebut menyampaikan pernyataan itu dalam Sidang Dewan Eksekutif ke-225 UNESCO.

Uni Eropa menyerukan diakhirinya pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya larangan pendidikan di atas kelas 6. Uni Eropa juga meminta agar kebijakan tersebut dicabut tanpa syarat. Menurut pernyataan itu, Afganistan tetap menjadi satu-satunya negara yang melarang anak perempuan mengikuti pendidikan umum di atas kelas 6. Pembatasan ini berdampak pada lebih dari 2,2 juta anak perempuan, kata Uni Eropa.

Uni Eropa menyatakan kekhawatiran atas apa yang disebutnya sebagai terus memburuknya hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afganistan pada 2026. Uni Eropa juga menyatakan bahwa kesempatan belajar alternatif yang disediakan UNESCO tidak dapat menggantikan pendidikan formal, inklusif, dan berkualitas. Uni Eropa menyambut baik upaya UNESCO di bidang ini.

Pernyataan tersebut juga menegaskan kembali dukungan Uni Eropa terhadap media independen Afganistan, organisasi masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia. Dukungan itu mencakup mereka yang bekerja melindungi hak-hak perempuan, meskipun menghadapi risiko dan pembatasan. Uni Eropa juga menyoroti inisiatif UNESCO terkait literasi media dan informasi, warisan dokumenter, kebebasan berekspresi, dan keselamatan jurnalis.

Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas ancaman terhadap warisan budaya Afganistan. Uni Eropa juga menyebut penggalian arkeologi ilegal, perdagangan gelap barang budaya, serta keselamatan dan mata pencaharian para profesional budaya, khususnya perempuan. Uni Eropa memuji kerja UNESCO di negara tersebut. Uni Eropa juga menyambut baik perpanjangan Kerangka Strategis PBB untuk Afganistan hingga 2030.

Uni Eropa menyatakan akan terus mendanai kegiatan UNESCO di Afganistan. Kegiatan tersebut mencakup program pendidikan, pelestarian budaya, kebebasan media, dan perlindungan hak-hak dasar.

Sumber tersebut tidak menyebutkan apakah Emirat Islam menanggapi pernyataan itu. Ariana News melaporkan bahwa juru bicara IEA Zabihullah Mujahid sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas 6 masih ditinjau dan pemerintah sedang berupaya menyelesaikan persoalan ini. Pernyataan tersebut disampaikan sebelumnya dan bukan merupakan tanggapan atas pernyataan Uni Eropa.

Latar belakang

Pada 2025, Uni Eropa dan UNESCO meluncurkan kemitraan senilai €4,7 juta. Menurut Ariana News, program tersebut bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan keterampilan berbasis masyarakat dan pelatihan literasi di Afganistan.

Ariana News juga melaporkan, mengutip France 24, bahwa pemerintah-pemerintah Eropa meningkatkan kontak dengan otoritas IEA. Kontak ini mencakup deportasi migran, bantuan ekonomi, dan representasi diplomatik. Pemerintah-pemerintah Eropa tetap belum memberikan pengakuan resmi kepada pemerintahan tersebut. Laporan ini didasarkan pada investigasi Elian Peltier dari The New York Times, menurut France 24. Para ahli PBB dan organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan risiko deportasi di bawah pemerintahan IEA, kata sumber tersebut. Krisis ekonomi Afganistan menambah kekhawatiran ini, menurut laporan yang sama.