Pakar PBB desak Israel lindungi petani zaitun di Tepi Barat

JENEWA — Pakar hak asasi manusia PBB pada Senin mendesak Israel untuk melindungi petani Palestina di Tepi Barat seiring meningkatnya serangan pemukim selama musim panen zaitun tahunan, menurut Arab News.

"Petani Palestina harus dilindungi dan dapat mengakses lahan mereka dengan aman. Namun, tahun demi tahun, kekerasan, perusakan, dan pembatasan semakin meningkat," kata para pakar dalam sebuah pernyataan.

Para pakar menyatakan panen seharusnya menjadi waktu ketika petani dapat mengolah lahan mereka dengan aman dan bermartabat. Mereka menggambarkan musim saat ini sebagai musim ketakutan, kehilangan, kekerasan, dan kehancuran.

Para pakar mendesak Israel memastikan pasukannya melindungi petani Palestina dari serangan pemukim. Mereka juga meminta Israel menghentikan campur tangan terhadap akses petani ke lahan. Para pakar selanjutnya mendesak masyarakat internasional untuk "memberikan tekanan maksimal guna melindungi warga sipil Palestina."

Menurut badan kemanusiaan PBB, OCHA, 178 serangan pemukim yang terkait dengan panen zaitun 2025 tercatat di Tepi Barat. Serangan tersebut berdampak pada 88 komunitas Palestina. OCHA juga menyatakan lebih dari 6.000 pohon dan bibit "dirusak." Jumlah itu hampir dua kali lipat dari yang tercatat pada 2024 dan merupakan angka tertinggi dalam enam tahun, kata badan tersebut.

Para pakar memperingatkan dampak jangka panjang dari kerusakan ini. "Pohon zaitun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dewasa dan dapat menopang keluarga selama beberapa generasi," kata mereka. Mereka menambahkan bahwa perusakan pohon berdampak pada lebih dari satu panen. Hal itu juga memengaruhi sistem pangan lokal, praktik budaya, dan hak atas pangan masyarakat Palestina.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh tujuh pakar. Di antaranya Sofia Monsalve Suarez, Pelapor Khusus tentang hak atas pangan, dan Francesca Albanese, Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki. Arab News melaporkan bahwa para pelapor khusus adalah pakar independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Mereka tidak berbicara atas nama PBB itu sendiri.

Laporan tersebut tidak menyebutkan apakah Israel telah menanggapi pernyataan itu. Laporan itu juga tidak memberikan angka korban jiwa warga Palestina atau kerusakan properti selain data OCHA mengenai pohon.

Latar Belakang

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967, menurut Arab News. Wilayah tersebut dihuni sekitar 500.000 warga Israel dan tiga juta warga Palestina, kata outlet tersebut.

Arab News melaporkan bahwa kekerasan di Tepi Barat meningkat menjelang pemilihan parlemen Israel pada 27 Oktober. Pemungutan suara itu bertepatan dengan musim panen zaitun Palestina, yang menurut outlet tersebut berulang kali terganggu oleh pemukim Israel. Outlet itu menyebutkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya memperkuat basis sayap kanannya, yang mencakup pemilih pro-permukiman. Laporan tersebut tidak mencantumkan sumber untuk klaim politik ini.