Parlemen Libya setujui kesepakatan maritim dengan Turki

BENGHAZI, Libya — Parlemen Libya telah menyetujui kesepakatan maritim dengan Turki, menurut unggahan media sosial yang mengutip anggota parlemen dan seorang koresponden. Laporan tersebut diterbitkan pada Senin, 20 Oktober 2026.

Sebuah unggahan di Telegram oleh TRT Arabi menyebutkan bahwa dua anggota parlemen mengatakan kepada Reuters bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui kesepakatan maritim dengan Turki. Unggahan yang sama menyebutkan bahwa pemungutan suara tersebut juga membatalkan keputusan boikot yang berlaku sejak 2020. Unggahan itu tidak menyertakan teks lengkap keputusan tersebut. Unggahan TRT Arabi belum terverifikasi.

Sebuah unggahan terpisah di Telegram oleh Al Jazeera Mubasher menyebutkan bahwa koresponden mereka melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat meratifikasi kesepakatan tentang penetapan batas maritim dengan Turki. Menurut unggahan tersebut, sidang berlangsung di Benghazi. Unggahan ini juga belum terverifikasi.

Tidak ada unggahan yang menyertakan pernyataan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah Libya, ataupun pemerintah Turki. Laporan Reuters mengenai pemungutan suara tersebut tidak tersedia dalam bahan sumber. Tidak jelas dari unggahan-unggahan tersebut berapa banyak anggota parlemen yang memberikan suara atau berapa hasil penghitungannya.

Unggahan-unggahan itu tidak menyebutkan kapan kesepakatan ditandatangani atau wilayah laut mana yang dicakupnya. Unggahan tersebut juga tidak menjelaskan bagaimana keputusan boikot tahun 2020 berkaitan dengan kesepakatan maritim ini.

Latar belakang

Libya dan Turki menandatangani nota kesepahaman tentang batas maritim pada November 2019. Pemerintah Libya yang diakui secara internasional di Tripoli menandatangani kesepakatan tersebut saat itu. Yunani, Mesir, dan sejumlah negara lain menentang kesepakatan itu dengan alasan bahwa perjanjian tersebut mengabaikan hak negara ketiga berdasarkan hukum laut.

Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di Libya timur dan sejalan dengan otoritas yang berbasis di timur. Pemerintahan yang berbasis di Tripoli dipimpin oleh administrasi terpisah. Sumber-sumber tidak menyebutkan apakah pemungutan suara tersebut memengaruhi posisi salah satu pemerintah terhadap kesepakatan 2019.

Libya terpecah antara dua pemerintahan saingan di timur dan barat sejak 2014. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan badan yang harus menyetujui kesepakatan semacam ini agar berlaku di wilayah timur.