Kepresidenan Irak: penguasaan senjata oleh negara butuh penghormatan kekuatan besar terhadap kedaulatan

BAGHDAD — Juru bicara kepresidenan Irak pada Minggu mengatakan bahwa penempatan senjata di bawah kendali negara membutuhkan kekuatan besar, terutama Amerika Serikat, untuk berkomitmen menghormati kedaulatan Irak, menurut Al Jazeera.

Pernyataan itu dilaporkan dalam sebuah unggahan berita terkini di saluran Telegram Al Jazeera Arab pada 18 Oktober 2026. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa juru bicara itu menyampaikan pernyataannya kepada Al Jazeera. Unggahan saluran itu merupakan satu-satunya sumber untuk pernyataan tersebut. Wawancara lengkapnya belum dipublikasikan dalam materi yang tersedia bagi Zenga News.

Menurut unggahan itu, juru bicara menyatakan bahwa "pembatasan senjata" hanya di tangan negara bergantung pada komitmen dari kekuatan besar. Unggahan tersebut secara khusus menyebut Amerika Serikat. Unggahan itu tidak menyebutkan apakah juru bicara sedang menanggapi peristiwa, usulan, atau rencana pemerintah tertentu.

Hal yang belum dikonfirmasi

Unggahan itu tidak menyebutkan nama juru bicara. Unggahan itu juga tidak memberikan redaksi pernyataan lanjutan apa pun. Unggahan itu tidak menjelaskan apa yang diharapkan kepresidenan dari Amerika Serikat atau negara lain, dan tidak menyebutkan kelompok bersenjata atau senjata mana yang tercakup dalam pernyataan tersebut.

Tidak ada tanggapan dari Amerika Serikat, pemerintah Irak, atau pejabat Irak lainnya dalam sumber-sumber yang ditinjau. Zenga News tidak dapat memverifikasi secara independen pernyataan juru bicara maupun keadaan ketika pernyataan itu dibuat.

Frasa "pembatasan senjata hanya di tangan negara" lazim digunakan dalam liputan berbahasa Arab untuk menggambarkan gagasan bahwa hanya pasukan negara resmi yang boleh memegang senjata. Unggahan Telegram itu tidak mendefinisikan istilah tersebut, dan laporan ini tidak mengaitkan kebijakan tertentu kepada kepresidenan selain yang disampaikan unggahan tersebut.

Latar belakang

Pernyataan ini muncul pada hari yang sama ketika Al Azhar di Mesir mengeluarkan seruan terpisah mengenai konflik kawasan, menurut laporan media Indonesia Republika. Seruan tersebut tidak menyebut Irak.

Dalam pernyataan pada 18 Oktober 2026, Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmed Al-Tayeb, menyerukan pembentukan segera komite mediasi yang terdiri atas perwakilan negara-negara Arab dan Islam. Republika menyebut seruan itu disampaikan ketika permusuhan antara Arab Saudi dan milisi Houthi yang didukung Iran meningkat dalam putaran konflik baru di Timur Tengah.

Al-Tayeb mendesak para pemimpin Arab dan Muslim untuk menjunjung tinggi ikatan agama, darah, dan bahasa, serta mengutamakan kebijaksanaan dan dialog. Ia memperingatkan bahwa perpecahan dan konflik internal telah melemahkan dunia Arab dan Islam, mengancam keamanan dan kedaulatan mereka, serta menguras sumber daya.

Al Azhar menyatakan bahwa komite yang diusulkan sebaiknya beranggotakan tokoh-tokoh bijak dan tulus dari negara-negara Arab dan Islam untuk meredakan krisis dan menyelesaikan perselisihan. Al Azhar menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada komite tersebut. Republika menggambarkan inisiatif itu sebagai langkah yang relatif jarang dilakukan lembaga tersebut dalam politik dan diplomasi, dan menilai inisiatif itu kemungkinan besar akan dipandang sebagian besar bersifat simbolis.

Kedua berita ini berasal dari media yang berbeda dan membahas pernyataan yang berbeda. Tidak ada sumber yang menghubungkan pernyataan kepresidenan Irak dengan seruan Al Azhar maupun dengan permusuhan Saudi-Houthi.