Skip to content
Zenga News

Sekjen PBB sebut belum pernah melihat kehancuran seperti di Gaza

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan skala pembunuhan dan kehancuran di Gaza tidak seperti apa pun yang pernah ia saksikan selama masa jabatannya.

Onur Irmako
Zenga News Desk Timur Tengah · Disunting oleh Onur Irmako · Diperbarui · 2 menit baca
File photo: António Guterres in Brussels, Belgium, for the European Council spring meeting
File photo: António Guterres in Brussels, Belgium, for the European Council spring meeting Foto: European Commission (Christophe Licoppe) / Wikimedia Commons · CC BY 4.0

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan skala pembunuhan dan kehancuran di Gaza tidak seperti apa pun yang pernah ia saksikan selama masa jabatannya, menurut laporan media Indonesia Liputan6.com. Ia menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah pidato di Indonesia, dilaporkan media tersebut pada 19 Oktober 2026.

Guterres mengatakan tidak ada pembenaran untuk serangan Hamas, tetapi menambahkan bahwa tidak ada yang dapat membenarkan apa yang terjadi setelahnya bagi rakyat Palestina di Gaza. Ia tidak menyebutkan angka korban dalam pernyataan yang dilaporkan tersebut.

"Skala dan intensitas pembunuhan, serta tingkat kehancuran di wilayah yang sangat padat dan terkurung seperti ini, tidak seperti apa pun yang pernah saya saksikan selama masa jabatan saya sebagai Sekretaris Jenderal," katanya, menurut laporan tersebut.

Dalam pidato yang sama, Guterres memperingatkan ancaman pembersihan etnis di wilayah Palestina yang diduduki. Ia mengatakan konflik yang sedang berlangsung menguji sistem multilateral internasional dan menunjukkan apakah prinsip-prinsip hukum internasional dijunjung tinggi atau diabaikan.

Ia menyerukan pelaksanaan penuh rencana perdamaian untuk Gaza. Ia juga mendesak agar solusi dua negara tidak dibiarkan lenyap dari upaya penyelesaian konflik. "Rencana perdamaian untuk Gaza harus dilaksanakan sepenuhnya, dan kita tidak boleh membiarkan solusi dua negara lenyap di depan mata kita," katanya, menurut laporan tersebut.

Guterres memuji Indonesia yang secara konsisten berdiri di garis depan dalam membela hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ia mengatakan dukungan dari negara-negara seperti Indonesia dibutuhkan untuk memperkuat sistem multilateral, sehingga hukum dapat menjadi dasar penyelesaian konflik internasional.

Selain Gaza, Guterres memperingatkan bahwa jumlah konflik di dunia terus meningkat, penderitaan manusia semakin dalam, dan hukum internasional semakin diabaikan. Ia menyebut Timur Tengah, Ukraina, Sudan, dan Myanmar sebagai bagian dari tekanan terhadap sistem multilateral. Ia juga mengatakan dunia tidak boleh terpecah karena persaingan geopolitik dan perbedaan kepentingan antarnegara.

Laporan ini didasarkan pada satu sumber. Liputan6.com tidak melaporkan angka korban independen, tanggal peristiwa tertentu di Gaza, ataupun tanggapan dari Israel atau Hamas atas pernyataan tersebut. Zenga News belum memverifikasi isi pidato ini dengan sumber lain.

Latar belakang

Guterres adalah Sekretaris Jenderal PBB. Pernyataannya disampaikan saat kunjungan ke Indonesia, menurut laporan tersebut. Laporan itu tidak menyebutkan tanggal pasti atau lokasi pidato.

Perang di Gaza bermula setelah serangan Hamas terhadap Israel. Laporan Liputan6.com hanya merujuk pada serangan itu sebagai serangan teror Hamas "beberapa tahun lalu". Gaza adalah wilayah pesisir yang padat penduduknya, dan laporan tersebut menggambarkan kehancurannya terpusat di wilayah yang "sangat padat dan terkurung".

Solusi dua negara adalah kerangka lama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Guterres mengatakan solusi ini harus tetap menjadi bagian dari upaya mengakhiri konflik. Laporan tersebut tidak menjelaskan status terkini rencana perdamaian Gaza.

Perkembangan berita

  1. 19 Oktober 2026WFP peringatkan krisis kelaparan di Tepi Barat
  2. 19 Oktober 2026Lavrov calls for implementing UN resolutions on Palestine
  3. 19 Oktober 2026B'Tselem report accuses Israel of systematic displacement in West Bank
  4. 20 Oktober 2026Inggris ancam sanksi terkait tender permukiman E1 di Tepi Barat

Sumber

Laporan ini didasarkan pada pernyataan resmi atau sumber di bawah, dan setiap klaim dikaitkan dengannya.

AIDisusun dengan bantuan AI dari sumber di bawah.Cara kami menggunakan AI

Menemukan kesalahan?

Liputan terkait