Pakar PBB desak India selidiki penindakan demonstrasi terkait revisi daftar pemilih

WASHINGTON — Pakar PBB pada Selasa menyerukan penyelidikan independen terhadap cara otoritas India menangani penindakan baru-baru ini atas demonstrasi mengenai daftar pemilih, yang menurut para pengunjuk rasa berdampak tidak proporsional terhadap Muslim di India, menurut Arab News.

Para pakar menyatakan bahwa para demonstran mengalami luka-luka dan sebagian melaporkan perlakuan buruk, demikian dilaporkan Arab News. Media tersebut menyebutkan bahwa pernyataan itu berasal dari dua puluh pakar.

Apa kata para pakar

"Meskipun pertemuan-pertemuan itu bersifat tanpa kekerasan, aparat penegak hukum dilaporkan telah mengerahkan kekuatan terhadap mahasiswa yang tidak bersenjata, termasuk melakukan pemukulan dengan tongkat (lathi charge), dan telah mencegah ribuan orang untuk bergabung dengan demonstrasi," kata para pakar dalam pernyataan tersebut, menurut Arab News. Arab News menjelaskan bahwa lathi charge merujuk pada penggunaan tongkat pemukul untuk membubarkan kerumunan.

Para pakar juga mengajukan sejumlah tuntutan. "Kami meminta otoritas untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan, mencabut larangan berkumpul secara menyeluruh, dan menahan diri dari penyalahgunaan pengawasan digital, termasuk melalui biometrik, serta gangguan internet," kata mereka, sebagaimana dikutip Arab News.

Tanggapan

Arab News menyebutkan bahwa Kedutaan Besar India di Washington belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai pernyataan tersebut.

Media itu melaporkan bahwa India berulang kali menolak kritik semacam itu dan menggambarkannya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri negara itu. Menurut Arab News, India melakukannya awal bulan ini ketika kantor hak asasi manusia PBB menyampaikan kekhawatiran tentang penahanan massal yang terkait dengan demonstrasi terbaru.

Arab News juga melaporkan bahwa kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mengecam penindakan tersebut.

Latar belakang

Menurut Arab News, partai-partai politik oposisi dan organisasi mahasiswa telah menggelar demonstrasi di India bulan ini. Mereka menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar terkait revisi daftar pemilih. Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa revisi tersebut menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Arab News melaporkan bahwa kelompok-kelompok pengunjuk rasa menyebutkan 130 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih. Mereka menyatakan hal itu membuat pemilih yang berhak kehilangan hak pilihnya. Mereka juga menyebut warga miskin dan tunawisma terdampak secara tidak proporsional, begitu pula minoritas etnis termasuk Muslim, yang menurut kelompok tersebut tidak mungkin memilih BJP yang berhaluan nasionalis Hindu.

BJP dan Komisi Pemilihan Umum India membantah klaim tersebut, demikian dilaporkan Arab News. Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa mereka menghapus pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang telah pindah, serta pemilih lain yang tidak memenuhi syarat. Komisi itu menyatakan bahwa siapa pun yang dikeluarkan secara keliru dapat mengajukan banding, menurut media tersebut.

Arab News menggambarkan pakar PBB sebagai individu yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memantau dan mendokumentasikan krisis hak asasi manusia tertentu. Media itu menyebutkan bahwa mereka independen dari organisasi PBB itu sendiri.

Laporan Arab News tidak menyebutkan apakah otoritas India telah mengumumkan penyelidikan atas perilaku aparat penegak hukum selama demonstrasi. Laporan itu juga tidak memberikan angka jumlah orang yang terluka atau ditahan. Klaim mengenai skala penghapusan nama dari daftar pemilih dan dampaknya terhadap kelompok tertentu berasal dari kelompok pengunjuk rasa dan dibantah oleh BJP serta Komisi Pemilihan Umum.