Iran desak Azerbaijan tanggapi protes atas aturan jilbab di sekolah

BAKU — Kementerian luar negeri Iran meminta Azerbaijan mempertimbangkan pandangan orang-orang yang memprotes pembatasan jilbab di sekolah negeri, kata juru bicara Iran Esmaeil Baqaei dalam konferensi pers pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Baqaei mengatakan persoalan ini sebaiknya diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan publik dan hak-hak dasar warga negara. "Kami berharap negara yang memiliki hubungan baik dengan kami dapat menyelesaikan masalah ini dalam suasana saling pengertian," ujarnya, menurut Antara, yang mengutipnya dalam pengarahan tersebut. Ia mengatakan Iran dan Azerbaijan memiliki ikatan sejarah, budaya, dan sosial yang erat. Ia berharap perbedaan pendapat mengenai kerudung tidak merusak hubungan kedua negara.

Baqaei mengatakan jilbab memiliki makna keagamaan bagi umat Muslim yang memakainya. Ia menyatakan yakin masyarakat Azerbaijan dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kepentingan dan kondisi mereka sendiri.

Perselisihan ini bermula setelah Kabinet Menteri Azerbaijan mengeluarkan Keputusan No. 309 pada 21 September 2026. Keputusan tersebut mengubah aturan seragam bagi siswa di sekolah negeri. Aturan itu melarang pakaian tambahan yang merusak standar seragam sekolah atau tidak sesuai dengan prinsip sekuler pendidikan. Menurut laporan-laporan tersebut, teks keputusan itu tidak secara eksplisit menyebut jilbab atau kerudung.

Pada 6 Oktober, pemerintah menyetujui aturan berpakaian terpisah bagi tenaga pengajar di sekolah negeri, menurut Republika.

Dalam praktiknya, sejumlah sekolah meminta siswi berkerudung untuk melepasnya sebelum pelajaran dimulai. Beberapa orang tua mengatakan anak-anak mereka tidak diizinkan masuk kelas dengan mengenakan jilbab. Radio Free Europe/Radio Liberty melaporkan pada 14 Oktober bahwa keluhan serupa muncul di Baku dan wilayah lain. Seorang orang tua di Baku, Gulmira Aslanova, mengatakan sekolah meminta putrinya masuk tanpa kerudung. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut karena pendidikan menengah dijamin oleh negara.

Siswa di beberapa sekolah menggelar aksi solidaritas dengan membolos pelajaran untuk mendukung teman sekelas yang berjilbab.

Posisi pemerintah

Azerbaijan membela aturan tersebut sebagai cara untuk menjaga kesetaraan dan karakter sekuler sistem pendidikan nasional. Anggota parlemen Jeyhun Mammadov mengatakan kebijakan itu tidak ditujukan kepada Islam atau praktik keagamaan. Ia menyatakan warga Azerbaijan tetap bebas menjalankan keyakinan mereka, termasuk mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan aturan tersebut berlaku khusus untuk pakaian siswa dan guru di sekolah negeri. Antara melaporkan bahwa Mammadov menyatakan reformasi ini bertujuan menghapus perbedaan berdasarkan agama, etnis, dan faktor lainnya di sekolah.

Angka yang belum dikonfirmasi dan klaim yang dipersengketakan

Angka penangkapan berbeda-beda antarsumber. Antara, dengan mengutip Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan, melaporkan bahwa 37 orang ditahan di Baku pada 12 Oktober karena mengganggu ketertiban umum. Kantor berita itu juga mengutip laporan media lokal yang menyebutkan lebih dari 200 orang telah ditahan sejak saat itu. Zenga News belum memverifikasi secara independen jumlah totalnya. Dewan Media Azerbaijan menuduh Iran dan Turki menjalankan kampanye informasi yang terkoordinasi, menurut Antara. Republika melaporkan bahwa puluhan orang ditahan. Baik Baku maupun Teheran belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai angka-angka tersebut.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengkritik pembatasan akses pendidikan bagi siswi Muslim, menurut Republika. Sumber-sumber tersebut tidak menyebutkan nama kelompok-kelompok itu.

Latar belakang

Azerbaijan adalah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan mendefinisikan dirinya sebagai negara sekuler. Negara ini sejak lama menerapkan pemisahan yang ketat antara agama dan institusi publik. Iran dan Azerbaijan berbagi perbatasan, bahasa, dan ikatan sejarah. Hubungan kedua pemerintah kadang-kadang tegang, dan Baku telah menolak campur tangan dalam urusan dalam negerinya, menurut pemberitaan sebelumnya.

Middle East Eye menerbitkan artikel opini pada 20 Oktober yang berpendapat bahwa aturan sekolah tersebut memperluas kendali negara atas keyakinan pribadi. Artikel itu merupakan tulisan opini dan tidak menetapkan fakta mengenai dampak kebijakan tersebut.